NIIMNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi tak hanya dipegang pada saat momen hal yang sifatnya seremonial dan administratif semata saja.
Hal tersebut ia sampaikan dalam acara penganugerahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang digelar di Jakarta, Senin (20/12).
“Roadmap Reformasi Birokrasi, predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), pakta integritas, maupun anugerah WBK dan WBBM, seluruhnya harus termanifestasikan ke dalam budaya kerja organisasi dan pelayanan publik yang prima,” kata Ma’ruf.
“Untuk itu, komitmen pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti hanya pada hal-hal yang bersifat seremonial ataupun administratif semata,” kata Ma’ruf.
Ma’ruf lantas menegaskan kualitas pelayanan publik masyarakat harus tetap berjalan dengan baik. Pelbagai upaya seperti adanya roadmap Reformasi Birokrasi, pakta integritas, maupun anugerah WBK dan WBBM harus dimanifestasikan dalam budaya kerja organisasi dan pelayanan publik.
Ia berharap segala upaya mewujudkan wilayah bebas korupsi serta birokrasi bersih dan melayani harus terus diselenggarakan. Baik oleh unit-unit kerja di bawah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
“Agar masyarakat dapat menikmati beragam pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, murah, dan inklusif,” pesannya.
Oleh sebab itu, Ma’ruf menilai saat ini menjadi kesempatan baik untuk introspeksi seluruh pemangku kepentingan. Mereka harus berupaya agar terus berbenah memperbaiki kualitas karakter diri dan organisasi demi memperbaiki pelayanan publik kepada masyarakat.
“Pemerintah terus berupaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan birokrasi yang mampu mewujudkan pelayanan publik yang prima,” kata mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu